Safe Our Earth

Lampung Barat terdiri dari hutan yang dilindungi dan tidak sembarang dikelola oleh masyarakat secara bebas, jika tidak maka hutan di daerah Lampung Barat ini akan rusak, karena Lampung Barat boleh dikatakan merupakan paru-paru dunia yang harus dilindungi.  Selain itu daerah yang dilintasi oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), disamping merupakan paru-paru dunia juga merupakan penghasil damar mata kucing yang terbaik di dunia.  Potensi ini merupakan andalan Lampung Barat sebagai komoditi kebanggaan dan andalan Lambar. Selain dapat dihasilkan getahnya, pohonnya juga dapat dijadikan sebagai pelestarian hutan, karena hutan di Lambar harus dilestarikan.

Konsep pengelolaan HTR dan HKm dilatarbelakangi Hutan Produksi (HP) yang selama ini ada di Lambar, sudah banyak yang rusak dan dijadikan sebagai lahan perkebunan, sehingga salah satu solusi untuk tetap menjaga kelestariannya adalah dengan memberikan izin terhadap kelompok tani (poktan) yang ada di Lampung Barat dengan memberikan izin terhadap Kelompok Tani untuk mengelola hutan kawasan yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Barat selama 35 tahun setelah mendapatkan izin menteri dengan persentase penanaman kayu dan non kayu 70% berbanding 30%.  Pengelolaan hanya diberikan kepada kelompok tani bukan kepada perorangan dengan tetap mendapatkan pengawasan dan pembinaan oleh dinas terkait, namun kepemilikan lahan tetap atas nama negara atau pemerintah.  Dalam pelaksanaannya nanti HTR dan HKm akan terus dipantau dan apabila pada pelaksanaannya terdapat kelompok tani yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka izin pengelolaan hutannya akan dicabut.

Dengan mengajukan 28.000 HTR dan 40.000 HKm diharapkan hutan Lampung Barat dapat dipertahankan dan menjaga kelestarian hutan yang ada.  Pada kondisi yang demikian tentu yang sangat diuntungkan adalah petani (kelompok tani).  Seperti jika petani menanam buah-buahan, buahnya dapat diambil dan kayunya dapat menjadi tanaman hutan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.  Khusus untuk HKm berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah lahan kritis di dalam Hutan Lindung (HL) yang ada di Lambar hingga kini mencapai 29.273 Ha dari 39.191 Ha hutan lindung yang ada di Lambar.  Tingginya angka lahan kritis di Kabupaten yang lebih dari 76% adalah hutan tersebut menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah.  Untuk mengatasi lahan kritis ini, saat ini Pemkab melalui Departemen Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencadangan seluas 6.490 Ha dari luas hutan yang ada di Lampung Barat, sehingga hutan yang notabenenya adalah Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), nantinya akan dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui mekanisme pengusulan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 40.000 Ha.

Di Lampung Barat saat ini luas hutan yang dimanfaatkan dalam bentuk HKm mencapai 20.978,78 Ha, program unggulan untuk menangani lahan kritis tersebut telah dicanangkan oleh HKm, sehingga lahan seluas 20 Ha lebih tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.  Nantinya lahan-lahan tersebut akan dibagi-bagi kepada kelompok-kelompok dan bukan merupakan milik perorangan.  Jika mengacu pada Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang HKM diatur tata cara penetapan areal kerja HKm bisa dilaksanakan dengan terlebih dahulu masyarakat mengajukan permohonan izin kepada Bupati. 

Dalam program HKm ini terdiri dari HKm areal budidaya, dan HKm areal perlindungan.  HKm yang termasuk dalam areal budidaya adalah wilayah HKm yang Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang di dalamnya sudah ada lahan pertanian masyarakat. Sementara wilayah HKm yang lokasinya merupakan di dalam Hutan Lindung, maka daerah tersebut termasuk dalam program HKm perlindungan.  Pembeda antara areal budidaya dan perlindungan adalah jika di wilayah budidaya, para petani bisa melanjutkan pemanfaatan lahan dengan catatan harus menanam pohon jenis kayu-kayuan sebanyak 400 batang/Ha.  Sedangkan wilayah perlindungan lokasi tersebut tidak diizinkan menjadi tempat untuk perkebunan bagi masyarakat.

Upaya pemerintah ini harus mendapat dukungan dari kelompok tani yang ada di Lampung Barat dalam meningkatkan pendapatan keluarga, namun tidak merusak kelestarian hutan.  Hutan lindung di Lambar sangat dilindungi oleh undang-undang terutama undang-undang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam.  Dengan kondisi yang demikian Lampung Barat dapat terus meningkatkan kemajuan demi kesejahteraan masyarakatnya tanpa merusak bahkan menggundulkan hutan sebagai warisan kepada anak cucu kita selanjutnya.  (Zan/BF/Tim BJ/Humas Lambar)

sumber:http://lampungbarat.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1543&Itemid=142